ANTISIPASI PENERAPAN EKONOMI HIJAU DENGAN ADANYA RISIKO INFLASI HIJAU

Melihat keadaan bumi yang sudah semakin terkikis dengan perbuatan manusia yang kian serakah, masyarakat sebagai bagian dari bumi harus ikut serta dalam penerapan ekonomi hijau. Sebuah indikator yang telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB yaitu SDG (Sustainable Development Goals), memiliki banyak sekali agenda yang memabahas tentang lingkungan. Agenda ini dibuat untuk menjamin adanya perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Sehingga penerapan ekonomi hijau perlu perlu dilakukan sebagai pemenuhan agenda tersebut. Penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan dengan beberapa contoh:

1. Menerapkan Transportasi Hijau: Seperti yang kita ketahui bahwa mobilitas masyarakat Indonesia sangat tinggi ditandai dengan jumlah transportasi roda dua yang sangat mendominasi di Indonesia. Namun, transportasi ini bertenagakan bensin yang merupakan bahan bakar fosil. Emisi dari bahan bakar fosil dinilai mencemari lingkungan, sehingga perlu adanya energi terbarukan atau energi lain yang sebagai produk substitusi. Oleh karena itu, penggantian bahan bakar fosil menjadi energi listrik merupakan solusinya. Popularitas penerapan mobil listrik di Indonesia sudah semakin meningkat. Pemerintah juga banyak mendukung penggunaan mobil listrik ini dengan memberikan insentif pemotongan pajak.
2. Melakukan Efisiensi Energi: Indonesia masih tertinggal jauh dari negara kecil seperti Singapura dalam hal penghematan dan efisiensi energi. Pasalnya, mayoritas bangunan komersial di Indonesia belum bersertifikasi gedung hijau. Tercatat, Indonesia baru memiliki 34 gedung hemat energi dari total 450 unit gedung. Melihat permasalahan ini, perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan pemanfaatan sumber daya dengan efisien.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Dalam menuju kesuburan tanah, petani diharapkan dapat mengurangi penggunaan pestisida dan produk kimia lain yang dapat mendatangkan penyakit dan mengganggu kehidupan lingkungan. Oleh karena itu, terdapat pilihan lain dengan menggunakan biopestisida yang memiliki keunggulan yaitu tidak menghasilkan residu, mudah terurai secara alami, dan lebih efektif meski penggunaannya dalam jumlah kecil.
4. Produk Ramah Lingkungan: Adanya dorongan bagi masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan dan produk yang menggunakan bahan daur ulang. Produk ramah lingkungan dapat mulai dipopulerkan dengan dipasarkan secara massive guna meningkatkan awareness kepada masyarakat.
5. Melakukan Inovasi: Dapat dilakukan investasi pada bidang R&D untuk menciptakan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
6. Pengelolaan Limbah: Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan melakukan daur ulang dan komposting demi meningkatkan upaya daur ulang material dan composting sampah organik untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, dapat dilakukan dengan penerapan ekonomi sirkuler yang memfokuskan pada perbaikan, daur ulang, dan penggunaan ulang barang untuk mengurangi limbah dan penggunaan bahan baku baru.

Namun, setiap aksi yang dilakukan akan menimbulkan risiko. Walaupun penerapan ekonomi hijau dinilai positif untuk lingkungan, namun tidak dapat disangkal lagi bahwa penerapan tersebut akan menimbulkan risiko berupa kenaikan harga barang dan jasa. Greenflation atau inflasi hijau ini sudah pernah disuarakan oleh calon wakil presiden pada periode mendatang yaitu Gibran Rakabuming Raka pada debat cawapres kedua. Beliau dengan jelas menjelaskan bahwa transisi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena perencanaan yang sama telah terjadi di negara Prancis dan akhirnya menimbulkan dampak yang negatif.

Mengapa Inflasi Hijau Bisa Terjadi?

Inflasi Hijau terjadi akibat adanya biaya tambahan yang timbul dari upaya dalam mengurangi dampak lingkungan dan beralih ke ekonomi hijau. Berikut beberapa faktor-faktor penyebab inflasi hijau, yaitu

1. Biaya Transisi: Investasi awal yang tinggi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan sering kali menyebabkan kenaikan harga, terutama jika biaya tersebut diteruskan kepada konsumen.
2. Regulasi dan Pajak: Kebijakan lingkungan seperti pajak karbon atau batas emisi dapat meningkatkan biaya produk dan konsumsi, menyebabkan harga barang dan jasa meningkat.
3. Permintaan dan Penawaran: Perubahan dalam permintaan dan penawaran bahan baku ramah lingkungan, serta biaya produksi yang lebih tinggi, dapat berkontribusi pada inflasi.
4. Infrastruktur dan Teknologi: Biaya pengembangan dan penerapan infrastruktur serta teknologi baru dapat mempengaruhi harga dalam jangka pendek.

Dari contoh penerapan ekonomi hijau yang telah disebutkan di atas, dapat kita lihat bahwa solusi yang ditawarkan rata-rata memakan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh,

1. Penerapan Mobil Listrik Sebagai Upaya Transportasi Hijau. Rentang harga mobil listrik mulai dari $20,000 hingga $35,000, sedangkan rentang harga mobil bensin dimulai dari $15,000 hingga $30,000. Perbedaan yang cukup besar yang harus dihadapi oleh masyarakat. Biaya yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang menggunakan teknologi listrik ini.
   
   
   
2. Permintaan Bahan Baku yang Meningkat. Upaya untuk beralih ke ekonomi hijau sering kali meningkatkan permintaan untuk bahan baku tertentu, seperti logam langka dan bahan untuk panel surya atau baterai. Seperti contohnya penggunaan nikel dalam produksi baterai yang akan digunakan pada mobil listrik. Harga nikel sekarang kian melejit, bahkan mencapai level tertinggi sejak september 2023 dengan harga US$20,000 per ton. Namun, Indonesia tidak perlu khawatir akan masalah ini karena Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia.
3. Regulasi dan Pajak Lingkungan. Kebijakan pemerintah, seperti pajak karbon, biaya emisi, dan peraturan lingkungan yang ketat, dapat meningkatkan biaya produksi untuk perusahaan. Perusahaan kemudian cenderung meneruskan biaya tambahan ini kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
4. Keterbatasan Pasokan. Dalam transisi menuju ekonomi hijau, mungkin ada beberapa kekurangan pasokan untuk beberapa bahan atau teknologi yang diperlukan. Kekurangan pasokan ini dapat membuka peluang kami untuk berinvestasi dalam pengimporan beberapa bahan yang diperlukan yang akhirnya berakibatkan penambahan biaya pada barang dan jasa yang terkait.
5. Perubahan Dalam Rantai Pasokan. Upaya untuk mengurangi jumlah jejak karbon sering kali memerlukan perubahan dalam rantai pasokan, seperti menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau metode produksi yang lebih bersih. Perubahan ini bisa menambah biaya produksi dan distribusi.
6. Investasi dalam R&D. Perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan solusi yang lebih hijau sering kali memerlukan waktu dan sumber daya. Biaya ini bisa mempengaruhi harga pokok barang dan jasa yang dihasilkan.
7. Transisi Energi. Perubahan dari energi fosil ke sumber energi terbarukan seperti angin atau matahari memerlukan infrastruktur baru. Biaya pembangunan infrastruktur energi terbarukan ini sering kali lebih tinggi daripada infrastruktur energi fosil yang ada, dan biaya tersebut bisa diteruskan ke konsumen. 
   

Secara keseluruhan inflasi hijau ini adalah hasil dari perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan. Meskipun biaya mungkin meningkat dalam jangka pendek, banyak pendukung berpendapat bahwa manfaat jangka panjang dari ekonomi hijau seperti penurunan dampak perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup. Namun, dikarenakan kita membahas keadaan secara makro, maka pemerintah dari suatu negara juga perlu memperhatikan risiko-risiko yang memiliki potensi untuk muncul pada aspek yang lain. Inflasi hijau sendiri sudah pernah dialami oleh beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Australia, dan Kanada.

Pada tahun 2018, Prancis mengalami protes besar-besaran dari Gerakan Rompi Kuning. Sebagian besar karena rencana pemerintah untuk meningkatkan pajka bahan bakar sebagai bagian dari kebijakan untuk mengurangi emisi karbon. Kenaikan pajak bahan bakar ini menyebabkan kenaikan harga bensin dan diesel yang berdampak pada biaya hidup dan memicu inflasi di sektor energi.

Sehingga pemerintah yang memegang peran sentral dalam suatu negara harus membuat perencanaan dan mengambil keputusan yang bijak dan hati-hati dikarenakan hal ini dapat berdampak langsung kepada beban finansial tiap individu. Dimana ini akan mempengaruhi purchasing power setiap individu.